Senin, 20 Mei 2013

Memahami Kasus L/C Bank BNI dari Aspek Teknis Perbankan

KASUS manipulasi surat kredit (letter of credit) yang terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk makin banyak diberitakan di berbagai media cetak dan elektronik. Pemberitaan yang makin meluas tersebut bukannya makin membuat kejelasan bagi masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi, tetapi makin membingungkan. Banyak pertanyaan timbul bagi orang awam yang menyangkut teknik operasionalisasi L/C dan aspek hukumnya. Dalam tulisan ini, penulis akan memberikan ulasan mengenai kasus ini dilihat dari teknik perbankan yang menyangkut operasionalisasi L/C dan aspek hukumnya.

KASUS bermula dari diterimanya L/C bernilai Rp 1,7 triliun oleh Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. L/C tersebut dibuka oleh bank-bank yang selain bukan merupakan koresponden Bank BNI, juga bank-bank yang berasal dari negara-negara dalam kategori berisiko tinggi (high risk countries).

Bank-bank tersebut adalah Dubai Bank Kenya Limited; Rosbank Switzerland SA; Middle East Bank Kenya Ltd; dan The Wall Street Banking Corp, Cook Islands Beneficiary (eksportir). Sementara yang menerima L/C adalah perusahaan-perusahaan dalam Gramarindo Group dan Petindo Group. Komoditas yang diekspor adalah pasir kuarsa dan residu minyak dengan negara tujuan Kenya dan beberapa negara di Afrika.

Apa yang seharusnya dilakukan kantor cabang bank penerima L/C (dalam hal ini BNI Kebayoran Baru) ketika menerima dan menegosiasi L/C tersebut? Bank BNI memiliki buku pedoman perusahaan (BPP) yang merupakan buku pegangan kerja bagi setiap petugas, termasuk sistem pengamanan L/C.

Sebelum L/C tersebut diteruskan kepada eksportir, pertama-tama yang harus dilakukan Bank BNI Kebayoran Baru adalah membuat/mengisi work sheet. Work sheet tersebut merupakan lembaran catatan bank yang akan selalu diisi dan menjadi pedoman petugas-petugas bank dalam menangani L/C tersebut, yaitu mulai dari saat L/C itu diterima sampai saat L/C itu dinegosiasikan dan dibayar.

Dengan kata lain, work sheet itu harus selalu berada di dalam pending file. Dalam work sheet itu harus dicatat hal-hal yang menyangkut rincian L/C.

Antara lain siapa bank pembuka (issuing atau opening bank), nomor dan tanggal L/C, siapa eksportirnya, untuk komoditas apa (barang yang diekspor), berapa jumlah satuan atau beratnya, berapa nilainya dan dalam mata uang apa, batas waktu L/C (expiry date), dan batas waktu tanggal bill of lading (dokumen pengangkutan kapal).

Selain itu, dicatat pula apa syarat-syarat L/C, antara lain apakah L/C itu merupakan usance L/C (artinya, wesel ekspor yang harus dibuat eksportir adalah wesel ekspor berjangka yang harus dibayar importir dalam jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari setelah wesel itu diterima importir).

Atau L/C tersebut merupakan sight L/C (artinya, wesel ekspor yang harus dibuat oleh eksportir adalah wesel ekspor yang harus segera dibayar seketika wesel itu diterima importir).

Atau mungkin juga itu merupakan standby L/C (SBLC), yakni L/C yang berfungsi sebagai jaminan untuk pembiayaan yang diberikan bank pembuka L/C kepada beneficiary L/C. Dalam kasus Bank BNI, L/C tersebut merupakan usance L/C dan SBLC.
Dicatat pula dalam work sheet tersebut adalah dokumen-dokumen apa saja selain wesel ekspor yang harus diserahkan oleh eksportir kepada negotiating bank atau paying bank (bank pembayar, dalam hal ini Bank BNI Kebayoran Baru).

Dalam work sheet, bank penerima L/C harus mencatat keganjilan-keganjilan (unusualities) dilihat dari ketentuan intern bank penerima (dalam hal ini Bank BNI), kebiasaan-kebiasaan yang berlaku bagi transaksi bisnis yang terkait dengan transaksi L/C tersebut, dari ketentuan Bank Indonesia, dari UCP 500 (ketentuan internasional yang mengatur tentang L/C), dari peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pada waktu bank penerima melakukan negosiasi (mengambil alih) wesel ekspor dan dokumen-dokumen ekspor lainnya, petugas bank harus memeriksa apakah dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir terdapat kesesuaian (comply with) dengan syarat-syarat L/C.

Bila tidak terdapat kesesuaian (terjadi discrepancies), dalam work sheet harus dicatat pula. Selain itu, dalam work sheet dicatat pula apa yang telah dilakukan bank penerima berkaitan dengan adanya discrepancies tersebut.

Pertanyaan sehubungan dengan kasus ini adalah apakah Bank BNI Kebayoran Baru telah mengisi work sheet tersebut? Menurut informasi, Bank BNI Kebayoran Baru ternyata tidak membuat work sheet, sedangkan work sheet merupakan salah satu sarana pengamanan bagi para petugas dan pejabat bank yang terkait dan bertanggung jawab dengan L/C tersebut.

SEBAGAIMANA telah dikemukakan di atas, bank-bank pembuka L/C tersebut bukan koresponden Bank BNI. Apakah bank penerbit L/C (issuing bank) harus merupakan bank koresponden? Bank pembuka L/C tidak selalu harus bank koresponden.

Apabila bank penerima L/C ingin bertindak sebagai paying bank, misalnya karena eksportir adalah nasabah baiknya, bank harus menerima konfirmasi terlebih dahulu dari bank pembuka L/C tersebut.

Apabila bank pembuka bukan bank koresponden, bank penerima seyogianya hanya bertindak sebagai advising bank saja. Artinya, bank penerima tersebut hanya bertindak sebagai bank yang meneruskan L/C kepada beneficiary saja tanpa memberikan kesanggupan untuk bertindak sebagai paying bank.

Dalam hal bank pembuka bukan bank koresponden, bank penerima L/C dapat bertindak sebagai paying bank hanya apabila L/C tersebut dijamin oleh salah satu bank koresponden atau oleh salah satu bank berperingkat "triple A".

Mengapa disyaratkan bahwa bank pembuka L/C harus suatu bank koresponden? Hal ini disebabkan dengan bank koresponden tersebut ada suatu perjanjian hubungan koresponden yang memuat, antara lain pemberian credit line (pendanaan) untuk masing-masing transaksi.

Pertanyaan lain adalah apakah cabang bank penerima L/C dibatasi kewenangannya untuk bertindak sebagai paying bank? Suatu cabang bank penerima pada umumnya dibatasi kewenangannya oleh direksi bank untuk mengambil alih wesel ekspor dan membayarnya.
Dalam kasus Bank BNI, ternyata L/C tersebut tidak dibuka dalam satu L/C dengan jumlah yang sekaligus besar, tetapi dipecah-pecah menjadi banyak L/C yang jumlah untuk masing-masing L/C masih dalam batas kewenangan pemimpin cabang.

Dengan demikian, kantor cabang bank yang bersangkutan tidak perlu harus meminta persetujuan atasannya (dalam hal kasus ini adalah sampai ke tingkat kantor wilayah atau kantor besar).

Menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan, bank harus selalu berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berkenaan dengan transaksi L/C Bank BNI Kebayoran Baru tersebut, kehati-hatian bank itu antara lain menyangkut siapa yang menjadi beneficiary L/C.

Apakah beneficiary adalah nasabah bank penerima dan bagaimana reputasinya selama ini? Apakah beneficiary memiliki kemampuan untuk melaksanakan transaksi komoditas sebagaimana yang dimaksud dalam L/C.

Apabila, misalnya, transaksi itu bukan merupakan bidang usaha beneficiary yang digelutinya selama ini, bank seyogianya waspada. Keharusan untuk bank berhati-hati itu ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat diancam dengan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Perbankan.

APAKAH kehati-hatian itu sudah dilakukan Bank BNI Kebayoran Baru? Apabila menurut penelitian bank penerima beneficiary bukan merupakan beneficiary yang bonafide, Bank BNI Kebayoran Baru seyogianya tidak mengambil alih wesel ekspor berjangka dengan mendiskonto wesel yang diajukan oleh eksportir.

Yang dimaksudkan dengan mengambil alih wesel ekspor berjangka tersebut dengan mendiskonto adalah membayar harga wesel sekarang dengan harga yang lebih murah daripada nilainya karena bank baru bisa memperoleh pembayaran untuk nilai penuh wesel itu pada jatuh waktunya yang masih beberapa bulan lagi (pada umumnya 90 hari setelah wesel diterima oleh bank pembuka L/C).

Sepengetahuan penulis, sistem dan prosedur pengamanan transaksi L/C, khususnya di bank-bank BUMN, termasuk Bank BNI, cukup baik karena telah dibangun dan disempurnakan selama bertahun-tahun, antara lain berdasarkan pengalaman- pengalaman pahit masa lampau.

Akan tetapi, sistem pengamanan yang baik saja tidak cukup. Masih diperlukan sikap dari para petugasnya. Sekalipun sistem pengamanan sudah demikian baik, tetapi apabila para petugas bank sengaja melanggar sistem dan prosedur dengan tujuan yang tidak baik, bank akan kebobolan juga.

Bank selalu dihadapkan pada pilihan dilematis antara pengamanan dan pelayanan kepada nasabah. Pengamanan yang terlalu ketat akan menghasilkan pelayanan yang mengecewakan nasabah.

Sebaliknya, pelayanan yang dirasakan sangat memuaskan nasabah akan mengorbankan sistem pengamanan. Menghadapi dilema ini, bank harus bijak dan mampu membangun prosedur kerja yang tetap dapat menjamin keamanan, namun pelayanan bank memuaskan bagi nasabah.

Dari penelitian, ternyata transaksi dalam kasus Bank BNI ini merupakan transaksi bermasalah dengan indikasi transaksi tersebut dilakukan tanpa mengikuti ketentuan intern Bank BNI. Transaksi usance L/C kedua grup usaha yang menjadi beneficiary telah dinegosiasikan oleh Bank BNI Kebayoran Baru dengan diskonto tanpa didahului adanya akseptasi dari bank penerbit.

Di samping itu, dokumen-dokumen L/C mengandung penyimpangan dan negosiasi L/C dilakukan tanpa kelengkapan dokumen.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kantor besar Bank BNI, para eksportir, yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Petindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif.

Hal ini terungkap antara lain dari hasil verifikasi kepada Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyangkut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Gramarindo Group, Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyatakan bahwa PEB tersebut palsu.

Sementara itu pula, penyelesaian pembayaran hasil transaksi ekspor (proceed) dari beberapa slip L/C tersebut yang telah dinegosiasikan dilakukan bukan oleh bank pembuka L/C (issuing bank), melainkan dilakukan oleh para eksportir sendiri dengan cara melakukan penyetoran atau melalui pendebetan rekening para eksportir tersebut.

Sebagaimana diketahui, atas laporan kantor besar Bank BNI pada tanggal 30 September 2003, pihak kepolisian telah menahan pegawai Bank BNI Kebayoran Baru yang terlibat, yaitu Koesadiyuwono (mantan pemimpin cabang Bank BNI Kebayoran Baru) dan Edi Santoso (mantan Customer Service Manager Luar Negeri cabang Bank BNI Kebayoran Baru).

Kasus L/C Bank BNI

1.      Pembeli (buyer) – Importir            : 
2.      Penjual (Saller) – Exspor               : Gramarindo Group dan Petindo Group
3.      Bank Exsportir                              : - Dubai Bank Kenya Limited
                                                        - Rosbank Switzerland SA
                                                        - Middle East Bank Kenya Ltd
                                                        - The Wall Street Banking Corp
                                                        - Cook Islands Beneficiary
4.      Bank Importir                               : Bank BNI


5.      Barang yang diperjual belikan      : Pasir kuarsa dan residu minyak

Senin, 29 April 2013



Profil Negara Republik Rakyat China

Republik Rakyat China merupakan sebuah negara yang berfaham komunis,terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing dengan kota besar yangterkenal, Shanghai. Negara ini adalah negara dengan kapasitas penduduk terpadatdi dunia. Sensus penduduk pada tahun 2000 sekitar 1.242.612.226 jiwa dandiperkirakan pada tahun 2010 sebesar 1.338.612.968 jiwa. RRC merupakan salahsatu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.Peradaban China kuno merupakan salah satu peradaban termasyhur di tanahAsia. Dalam sejarah, kawasan China kuno ini meliputi wilayah “Zona Tionghoa” yang terdiri dari Korea, Vietnam, pulau Liu Chin. Sekarang kawasan-kawasan inimenjadi negara-negara yang bebas terbentang dari negara RRC, Korea ( Utara danSelatan), Hongkong, Singapura dan Taiwan. Negara-negara bekas kawasan Chinakuno ini telah bermetamorfosis menjadi negara-negara adidaya kawasan Asia,menemani negara tetangga, Jepang. Jepang sendiri pada masa kuno menguasai kawasan “ Zona Asia Dalam” yang meliputi non -China, Manchu, Mongol,Uighur, Turki, dan Tibet.

 Penduduk China 

-         Kuantitas Penduduk 
1.      Pertumbuhan penduduk negara ini adalah 0,8% setiap tahun.
2.      Sebagaian besar penduduk tinggal di wilayah pedesaan.

-          Kualitas Penduduk 
1.      Pendidikan penduduknya sebagian besar sudah tamat SLTA.
2.      Angka harapan hidup penduduknya adalah 71 tahun.
3.      Penduduknya mempunyai pendapatan perkapita $ 7.640.

  Kebijakan Pemerintah China Terkait Masalah Kependudukan

Pemerintah China telah menggunakan beberapa metode untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1979, China memulai"kebijakan satu anak per keluarga". Kebijakan ini menyatakan bahwa warganegara harus mendapatkan akte kelahiran sebelum kelahiran anak mereka. Wargaakan ditawarkan manfaat khusus jika mereka sepakat untuk hanya memiliki satuanak. Warga negara yang memang memiliki lebih dari satu anak akan dikenakanpajak sampai 50% dari pendapatan mereka, atau dihukum kehilangan pekerjaanatau manfaat lainnya. Selain itu, kehamilan yang tidak direncanakan ataukehamilan tanpa otorisasi yang tepat akan perlu dihentikan. Pada tahun 1980,sistem kuota kelahiran didirikan untuk memantau pertumbuhan penduduk. Dibawah sistem ini, pemerintah menetapkan tujuan target untuk setiap wilayah. Pejabat lokal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa populasi totalpertumbuhan tidak melebihi target sasaran. Jika target sasaran tidak dipenuhi, parapejabat lokal dihukum oleh hukum atau oleh hilangnya hak istimewa.

Metode pengendalian populasi. Metode lain yang telah digunakan oleh pemerintah China untuk membatasi meningkatnya total populasi, termasuk program pengendalian kelahiran dan perubahan ekonomi. Pada era '80-an, tujuan sterilisasi telah ditetapkan dan diwajibkan bagi orang yang memiliki dua anak. Pada puncaknya pada tahun 1983, tercatat legasi tubal, vasectomi dan aborsi meningkat hingga sebesar 35% dari total kelahiran. Selain itu, perekonomian utama berubah dari pertanian ke industri. Pemerintah menggunakan ini sebagai keuntungan dalam menyebarkan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menghambat pertumbuhan populasi.

Masalah yang terkait dengan kebijakan kependudukan. Ada banyak masalah yang terkait dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pejabat China. Pertama, program ini sulit untuk diterapkan dan hanya menghadirkan sedikit kesuksesan. Pejabat lokal yang bertanggung jawab atas total pertumbuhan telah memalsukan laporan untuk menghindari hukuman. Akibatnya, tidak adanya laporan jumlah kelahiran sebanyak 27% pada tahun 1992. Selain itu, sesuai dengan sistem kuota kelahiran masih rendah. Dari 14.808 bayi lahir antara 1980-1988, hanya sekitar setengah yang memiliki izin kelahiran sesuai hukum. Mereka yang lahir dengan legal, 88% adalah anak pertama yang kemudian diizinkan lahir. Selanjutnya, jika anak kedua lahir, hanya 11% yang diizinkan. Terakhir, orang-orang dari masyarakat pedesaan, yang ingin memiliki keluarga yang lebih besar untuk membantu peternakan keluarga, tidak bisa mentaati sistem kuota kelahiran.

Konsekuensi sosial dan politik. Pemerintah China juga harus berurusan dengan pergolakan politik dan sosial sebagai akibat dari kebijakan yang ketat. Amerika Serikat, serta banyak negara lain, secara terbuka telah menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan para pemimpin China untuk kebijakan sterilisasi mereka. Selain itu, warga China telah membalas dengan aksi kekerasan terkait dengan kebijakan satu anak. Akhirnya, preferensi budaya untuk anak-anak telah menyebabkan sejumlah besar insiden pembunuhan bayi perempuan. Akibatnya, pemerintah China telah mengambil kebijakan "daughter only household " yang memungkinkan pasangan pedesaan yang awalnya memiliki anak perempuan pertama diizinkan untuk memiliki anak kedua.

Manfaat sosial dan ekonomi. Selama lima puluh tahun terakhir, China telah meningkatkan standar hidup dengan tetap menurunkan tingkat pertumbuhan. Akses ke sumber daya alam telah meningkat secara drastis sejak tahun 1980. Menurut State Family Planning Commission (SFPC), cakupan air ledeng telah meningkat dari 84% persen menjadi 94% dalam lima belas tahun terakhir. Selain itu, cakupan gas alam telah meningkat dari 16% menjadi 73%. Selain itu, cakupan medis telah diperluas untuk mencakup kelahiran dan asuransi kompensasi pekerjabagi para ibu yang mengikuti kebijakan kelahiran di China. Pada tahun 1998, 19% penduduk China menggunakan kebijakan ini. Manfaat lainnya adalah peningkatanharapan hidup rata-rata dari 35 tahun pada tahun 1949 menjadi 70 tahun padatahun 1996, dan menurunkan angka kematian bayi dari 200:1000 menjadi 33:1000.

Hasil di masa depan. Reformasi serius adalah yang diperlukan untuk memastikan bahwa penduduk China tidak akan terus tumbuh. Kebijakan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan urbanisasi dapat membantu China untuk mencapai target populasi. Sejak tahun 1980, China telah menyadari pentingnya kolaborasi antar lembaga, dan itulah yang membuat SFPC terbentuk. Lembaga ini, bersama dengan yang lain bertugas mengumpulkan informasi tentang total populasi dan membantu pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Proyeksi pertumbuhan penduduk China diperkirakan sekitar 1,5 miliar pada tahun 2025 (PRB 7). Angka ini akan terus meningkat, dan beban sosial dan ekonomi akan terus mewabahi semua orang yang tinggal di China. 

Sumber Artikel :




      Dampak Negatif :

Akibat dari pertumbuhan penduduk yang sangat membludak mengakibatkan :  
  • Rendahnya tingkat kesehatan 
  •  Rendahnya tingkat pendidikan 
  • Tingginya jumlah penduduk miskin 
  • Meningkatnya jumlah penduduk berarti juga mengakibatkan peningkatan produksi sampah harian atau limbah

            Dampak Positif :
Adanya bentuk perhatian pemerintah yang akan lebih besar dalam mengatasi masalah pendidikan, kesahatan dan juga kebersihan.


           Solusi : Program pengendalian kelahiran dan perubahan ekonomi 

 

 

 

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!